Tentang Permenpan No 53 Tahun 2014

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014  tersebut menggantikan Permenpan No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

Artinya, Permenpan No 53 Tahun 2014 secara otomatis menjadi acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerjanya atau yang dikenal dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014

Sebagaimana telah kita ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggung jawab setiap instansi pemerintah.

Dalam BAB I Pasal 3 Permenpan No 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Adapun Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

FORMAT LAPORAN KINERJA.

  1. Uraian singkat organisasi.
  2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan
  3. Pengukuran kinerja
  4. Evaluasi dan analisa kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Sebagai catatan : “Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.”

PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA.

Petunjuk teknis Penyampaian LAKIP dalam peraturan ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan teknis yang sudah berlaku yaitu Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja pada Pimpinan Unit Kerja.

Selanjutnya setiap Pimpinan Unit Kerja harus membuat laporan dan kemudian menyampaikan laporan tersebut ke Menteri atau Pimpinan Lembaga (sesuai dengan posisi lembaga tersebut).

Setelah Menteri / Pemimpin Lembaga tersebut menerima laporan kinerja atau LAKIP dari setiap pimpinan unit kerja, mereka harus segera menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menpan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain itu, Menteri / Pimpinan Lembaga juga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal tentang mekanisme penyampaian Perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Untuk tingkat daerah, Kepala SKPD menyusun laporan kinerja (LAKIP) berdasarkan perjanjian kinerja dan menyampaikan kepada Gubernur / Walikota / Bupati paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran.

Selanjutnya, Gubernur / Bupati / Walikota memiliki tugas untuk menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja dan menyampaikannya kepada Menteri Perncanaan Pembangunan, MENPAN dan Mendagri paling lambat 3 bulan setelah Tahun Anggaran.

Untuk memahami lebih jauh tentang teknik Penyusunan LAKIP, kami sarankan Anda untuk mengikuti Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kami memiliki program Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Namun apabila Anda menginginkan tema dan materi yang lain, konsultan kami siap membantu dan menyelenggarakan pelatihan dengan baik.

Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran spesial serta informasi lebih lanjut di Gagas Consultant.

 

Tentang Kami

Nama :
Gagas Consultant

Badan Usaha :
PT. Gagas Jogja Inovasi

Alamat :
Jl. Pringmayang No 324 Banguntapan, Bantul,

Yogyakarta

e-mail :
gagasconsultant@gmail.com

Phone:
081238866971

Address:
Gedung PT Gagas Jogja Inovasi

Jl. Pringmayang, No 324, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

facebook twitter