Sebagai konsultan kami sering melakukan diskusi dengan klien tentang standar akutansi keuangan di Indonesia. Sebenarnya ada berapa dan mengapa dibutuhkan standar-standar seperti itu? Dari beberapa diskusi tersebut kami menyimpulkan bahwa kebanyakan klien kami (terutama dari instansi-instansi yang sedang dalam proses untuk menjadi atau yang baru ditetapkan menjadi BLUD) belum memahami betul apa itu standar Standar […]

Sudah menjadi “Rahasia Umum” kalau Jogja memiliki daya tarik wisata dan budaya yang selalu membuat orang ingin mengunjunginya lagi. Bukan hanya secara individu, kota Gudeng ini juga menjadi salah satu tempat yang diminati oleh banyak perusahan untuk melakukan kegiatan Rafrashing, baik dalam bentuk Gathering Outbound ataupun Outing. (Paket Gathering) Kami dari Gagas Consultant (Training – Event – Consultant) […]

Standar Akutansi Keuangan Badan Layanan Umum (SAK BLU) adalah salah satu bentuk reformasi keuangan. Sebagaimana diketahui, dampak dari reformasi keuangan diharapkan dapat dirasakan juga oleh masyarakat. Karena tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan dilayani oleh masyarakat. Terkait penetapan Standar Akutansi Keuangan Badan Layanan Umum atau SAK BLU ada dalam Peraturan Menteri […]

Lihat dan Download Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan pengadaan barang dan jasa serta beberapa perubahan-perubahannya. Sebagai lembaga yang secara rutin menyelenggarakan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa, kami melihat bahwa kurangnya pemahaman terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa serta perubahan-perubahannya dapat berakibat fatal. Berikut Kumpulan Peraturan Pengadaan Barang […]

Sebagai bentuk dari pelaksanaan amanah Peraturann Pemerintah, Akutansi Berbasis Akrual SKPD harus terealisasi dengan baik. Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 telah memerintahkan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah / SKPD. Sebagai Konsultan, kami telah lama menyadari bahwa terkadang pelaksanaan Peraturan itu tak semudah membalik telapak tangan. (Pelajari cara […]

Memasuki akhir tahun Anggaran, Pemerintah Daerah atau Pemda diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara baik dan benar. Artinya, pemda harus tahu cara menyusun laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif serta Standar Laporan Keuangan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui, ada beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan Pemda yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah “Relevan”. Agar […]

Sebagai pilar utama pendapatan asli Pemerintah Daerah (Pemda), Aset Daerah merupakan sumber daya yang sangat penting. Karenanya, skill Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan agar Aset tersebut dapat memberikan hasil maksimal bagi Pemerintah yang bersangkutan. Hasil yang maksimal itu sangat dibutuhkan, dan kedepannya akan semakin dibutuhkan Pemda mengingat adanya otonomi daerah. Sebagaimana diketahui, salah satu konsekuensi dari […]

Setiap Desa atau Kampung (Banten, Jawa Barat), Dusun (Yogyakarta), Banjar (Bali), Jorong (Sumatera Barat) pasti memiliki potensi. Bahkan desa-desa terpencil yang dahulu sering dipandang sebelah mata juga memilikinya. Konsep desa wisata adalah salah satu cara terbaik untuk melestarikan sekaligus memaksimalkan potensi tersebut. Secara umum, potensi desa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu potensi Fisik dan […]

Kewajiban Penerapan Laporan Akutansi Berbasis Akrual Jauh sebelum Permendagri No 64 th 2013 mengeluarkan kewajiban Menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual,  sebenarnya UU No 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 1  pemerintah telah menyinggung masalah ini. Untuk diketahui, UU No 17 tahun 2003 berisi tentang Keuangan Negara. Sedangkan Permendagri No 64 th 2013 berisi tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. […]

Sebagaimana diketahui, inti dari reformasi birokrasi adalah perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (good govenance). Untuk itu pegawai pemerintah harus menyusun LAKIP atau sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Ada beberapa tolak ukur good govenance, namun “pondasinya” atau yang paling penting adalah Tingginya Tingkat Kinerja Pejabat dan Pegawai Negara, Adanya Akuntabilitas Publik, Transparansi, Efisiensi, Efektivitas, […]