Setiap aparat yang mengurus masalah Aset Daerah harus memahami Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah. Pemahaman akan Prinsip – prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah inilah yang pada akhirnya dapat menolong aparat untuk melaksanakan pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif. Pengelolaan yang efisien dan efektif pada akhirnya akan menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah. Jika diringkas, sebenarnya ada tiga prinsip […]

Pada dasarnya setiap daerah memiliki aset, baik berbentuk aset bergerak ataupun aset tidak bergerak. Dan sebagaimana dipahami bersama, aset daerah adalah pilar utama sebagai pendapatan asli daerah. Karenanya pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan pengelolaan aset daerah dengan baik. Namun bagi pemerintah daerah, pengelolaan saja tidak cukup. Karena pada akhirnya setiap penyelenggara / pemerintah daerah […]

Aset daerah adalah pilar utama sebagai pendapatan asli daerah. Karenanya pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan pengelolaan aset daerah dengan baik. Melaksanakan pengelolaan aset daerah dengan baik artinya adalah pengelolaan yang profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Lebih Dalam Mengenal ASET DAERAH Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan […]

Kebanyakan kita memahami bahwa keuangan akrual diwajibkan sejak 2015. Tapi sebenarnya, jauh sebelum itu pemerntah telah menyinggung masalah kewajiban laporan keuangan ini. Lalu kapankah mulainya Keuangan Akrual Diwajibkan? Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah melalui Permendagri No 64 th 2013 telah menegaskann kewajiban Menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Namun itu bukanlah awal dari “era keuangan akrual”. […]

Berikut kami informasikan Jadwal Bimtek Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2017 di bulan Mei – Desember dengan biaya kontribusi Rp. 3.500.000,- per peserta. Harga tersebut sudah termasuk Fasilitas Jemput dari Bandara, penginapan di Hotel selama 2 malam 3 hari; Twin Sharing, Coffee Break, Lunch, Makan Malam, Soft File Materi dan Foto Selama Pelatihan, Sertifikat, serta Jogja City Tour) untuk […]

Sebagaimana diketahui bersama bahwa barang milik daerah atau Aset merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Itu artinya, pemahaman akan pengelolaan asset daerah adalah hal yang sangat penting bagi setiap aparatur pemerintah daerah, terutama yang bersebtuhan langsung dengan masalah manajemen aset daerah. Jika dikelola dengan baik, aset dapat menghasilkan keuntungan finansial yang bisa dinikmati pada […]

Sebelum membahas tentang Akutansi Berbasis Akrual Untuk SKPD dan BLUD itu bagaimana? Apakah ada perbedaannya? Bagaimana cara mempelajarinya? Dst. Sebaiknya kita cari tahu dahulu apa bedanya SKPD dan BLUD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola […]

Berikut kami informasikan Jadwal Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP untuk Tahun Anggaran 2017 di bulan Mei – Desember dengan biaya kontribusi Rp. 3.500.000,- per peserta. Harga tersebut sudah termasuk Fasilitas Jemput dari Bandara, penginapan di Hotel selama 2 malam 3 hari; Twin Sharing, Coffee Break, Lunch, Makan Malam, Soft File Materi dan Foto Selama Pelatihan, Sertifikat, […]

Bukan rahasia umum kalau mayoritas orang Indonesia menganggap Akutansi adalah disiplin ilmu yang sulit. Bahkan bagi seorang yang ditempatkan dibidang keuangan-pun masih ada yang memandang demikian (Akutansi itu sulit). Tapi apakah benar begitu? Kenyataannya Belajar Akutansi Dasar tidaklah sesulit yang dibayangkan oleh banyak orang. Memang catatan akutansi selalu didominasi oleh angka-angka yang ditulis secara detail […]

Tentang Permenpan No 53 Tahun 2014 Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan No […]