Sebelum membahas tentang Akutansi Berbasis Akrual Untuk SKPD dan BLUD itu bagaimana? Apakah ada perbedaannya? Bagaimana cara mempelajarinya? Dst. Sebaiknya kita cari tahu dahulu apa bedanya SKPD dan BLUD.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Satuan kerja tersebut diberikan fleksibitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan. Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan publik, seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.

Beberapa fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimaksud peraturan tersebut antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

Meski demikian bukan berarti BLUD boleh membuat laporan keuangan sesuka hati tanpa pakem peraturan pemerintah. Sebagaimana SKPD, BLUD juga masih terikat dengan amanah Peraturan Pemerintah. Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 telah memerintahkan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah / SKPD. BELAJAR CARA MENYUSUN LAPORAN AKUTANSI BERBASIS AKRUAL

Namun kenyataanya, terkadang pelaksanaan Peraturan itu tak semudah membalik telapak tangan. (Pelajari cara menyusun Akutansi Berbasis Akrual, klik disini) Penerapan Permendagri No 64 tahun 2013 berimplikasi pada perubahan sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Terhitung mulai tahun 2015 lalu, seharusnya SKPD sebagai entitas akuntansi yang sebelumnya terbiasa dengan pencatatan berbasis kas sudah mampu merubah kebiasaan tersebut dan wajib menyajikan laporan keuangan berbasis akrual. Namun kenyataannya sampai saat ini masih belum seluruh SKPD mampu menyajikan laporan keuangan berbasis akrual dengan baik dan benar.

Padahal, lampu kewajiban menyusun laporan keuangan berbasis akrual ini sudah jauh-jauh hari dinyalakan oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah salah satunya. Dalam pasal 4 ayat (1) PP tersebut dikatakan bahwa pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual.

Bahkan secara lebih rinci PP tersebut juga sudah menjelaskan bahwa SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Secara teknis SAP berbasis akrual tercantum dalam Lampiran I PP 71 Tahun 2010.

Secara singkat, perubahan dari basis kas menuju basis akrual dalam transaksi keuangan pemerintah sebagaimana diamanahkan PP tersebut bertujuan agar SKPD / Pemerintah mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Sedang secara teknis, jika sebelumnya pada basis kas pengakuan dan pencatatan transaksi berdasar pada kas masuk dan kas keluar, maka pada basis akrual pengakuan pencatatan adanya beban dan hak (pendapatan) tidak hanya memperhatikan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Bendahara pengeluaran, namun juga berdasar pada saat transaksi atau peristiwa itu terjadi.

Secara lebih rinci, dengan adanya peraturan penerapan Akutansi Berbasis Akrual SKPD maka saat ini Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Finansial. Laporan Pelaksanaan Anggaran meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sementara itu Laporan financial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO). Disamping itu SKPD juga tetap harus menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebelumnya, pada basis kas unsur laporan keuangan SKPD hanya terdiri dari : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Tanpa ada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Operasional (LO).

Pelajari cara menyusun Laporan Keuangan Berbasis AKRUAL bersama ahlinya, klik disini. Atau hubungi kami di :

Gagas Consultant (Training – Event – Consultant)
Alamat : Jl.Pringmayang No.324, Banguntapan – Bantul – Yogyakarta.
Official Website : http://gagasconsultant.com/
Email : gagasconsultant@gmail.com
Phone / WA : 081238866971
PIN BB : 742E7A2E

 

 

 

Tentang Kami

Nama :
Gagas Consultant

Badan Usaha :
PT. Gagas Jogja Inovasi

Alamat :
Jl. Pringmayang No 324 Banguntapan, Bantul,

Yogyakarta

e-mail :
gagasconsultant@gmail.com

Phone:
081238866971

Address:
Gedung PT Gagas Jogja Inovasi

Jl. Pringmayang, No 324, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

facebook twitter