Bimbingan Teknis atau Bimtek Keuangan adalah suatu katagori Pelatihan kegiatan yang kami selenggarakan dimana para peserta diberi Training atau pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dibidang pengelolaan keuangan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kami memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan Bimtek Keuangan untuk Pemerintah Daerah / Pemda / SKPD & BLUD bidang penatausahaan dan bendahara untuk merapikan pelaporan keuangan agar supaya sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Pemateri atau Narasumber kami terdiri dari para Akademisi kampus-kampus ternama di Yogyakarta, seperti UGM, YKPN, UIN dll. Serta para Praktisi yang secara langsung pernah terlibat dalam tugas-tugas keuangan daerah.

Setiap Bimtek yang kami selenggarakan ini dapat diikuti dengan minimal peserta 3 (tiga) orang. Kami juga menerima permintaan In house training dan privat (harga dan ketentuan lainnya silahkan hubungi kami). Selain tema – tema dibawah ini, kami juga bisa menyelenggarakan Bimtek dengan tema lain, sesuai dengan kebutuhan klien.

Bukan rahasia umum kalau mayoritas orang Indonesia menganggap Akutansi adalah disiplin ilmu yang sulit. Bahkan bagi seorang yang ditempatkan dibidang keuangan-pun masih ada yang memandang demikian (Akutansi itu sulit). Tapi apakah benar begitu? Kenyataannya Belajar Akutansi Dasar tidaklah sesulit yang dibayangkan oleh banyak orang. Memang catatan akutansi selalu didominasi oleh angka-angka yang ditulis secara detail […]

Tentang Permenpan No 53 Tahun 2014 Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan No […]

Sebagai konsultan kami sering melakukan diskusi dengan klien tentang standar akutansi keuangan di Indonesia. Sebenarnya ada berapa dan mengapa dibutuhkan standar-standar seperti itu? Dari beberapa diskusi tersebut kami menyimpulkan bahwa kebanyakan klien kami (terutama dari instansi-instansi yang sedang dalam proses untuk menjadi atau yang baru ditetapkan menjadi BLUD) belum memahami betul apa itu standar Standar […]

Standar Akutansi Keuangan Badan Layanan Umum (SAK BLU) adalah salah satu bentuk reformasi keuangan. Sebagaimana diketahui, dampak dari reformasi keuangan diharapkan dapat dirasakan juga oleh masyarakat. Karena tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan dilayani oleh masyarakat. Terkait penetapan Standar Akutansi Keuangan Badan Layanan Umum atau SAK BLU ada dalam Peraturan Menteri […]

Lihat dan Download Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan pengadaan barang dan jasa serta beberapa perubahan-perubahannya. Sebagai lembaga yang secara rutin menyelenggarakan Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa, kami melihat bahwa kurangnya pemahaman terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa serta perubahan-perubahannya dapat berakibat fatal. Berikut Kumpulan Peraturan Pengadaan Barang […]

Sebagai bentuk dari pelaksanaan amanah Peraturann Pemerintah, Akutansi Berbasis Akrual SKPD harus terealisasi dengan baik. Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 telah memerintahkan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah / SKPD. Sebagai Konsultan, kami telah lama menyadari bahwa terkadang pelaksanaan Peraturan itu tak semudah membalik telapak tangan. (Pelajari cara […]

Memasuki akhir tahun Anggaran, Pemerintah Daerah atau Pemda diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara baik dan benar. Artinya, pemda harus tahu cara menyusun laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif serta Standar Laporan Keuangan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui, ada beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan Pemda yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah “Relevan”. Agar […]

Sebagai pilar utama pendapatan asli Pemerintah Daerah (Pemda), Aset Daerah merupakan sumber daya yang sangat penting. Karenanya, skill Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan agar Aset tersebut dapat memberikan hasil maksimal bagi Pemerintah yang bersangkutan. Hasil yang maksimal itu sangat dibutuhkan, dan kedepannya akan semakin dibutuhkan Pemda mengingat adanya otonomi daerah. Sebagaimana diketahui, salah satu konsekuensi dari […]

Kewajiban Penerapan Laporan Akutansi Berbasis Akrual Jauh sebelum Permendagri No 64 th 2013 mengeluarkan kewajiban Menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual,  sebenarnya UU No 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 1  pemerintah telah menyinggung masalah ini. Untuk diketahui, UU No 17 tahun 2003 berisi tentang Keuangan Negara. Sedangkan Permendagri No 64 th 2013 berisi tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. […]